Mengurai Board of Peace Trump: Visi Diplomasi Transaksional atau Retorika
Board of Peace atau Badan Perdamaian adalah sebuah konsep yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama kampanye pemilihan presiden. Konsep ini merupakan bagian dari proposal kebijakan luar negerinya, terutama dalam menanggapi kritik terhadap keterlibatan militer AS di berbagai wilayah konflik.
Dalam hiruk-pikuk kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat, sebuah frasa mencuat dari pidato Donald Trump: Board of Peace atau Badan Perdamaian. Gagasan ini diusung sebagai solusi revolusioner untuk membebaskan Amerika dari belenggu perang tanpa akhir yang telah menghabiskan triliunan dolar dan ribuan nyawa tentaranya. Trump menggambarkannya sebagai lembaga bergengsi yang akan mengedepankan kecerdikan diplomasi menggantikan palu godam intervensi militer. Namun, apa sebenarnya substansi di balik usulan ini? Apakah ia sebuah blueprint kebijakan luar negeri yang matang, atau sekadar jargon politik yang dirancang untuk menarik pemilih yang lelah dengan perang?
Artikel ini akan mengupas secara mendalam latar belakang, tujuan, respons, dan realitas di balik gagasan Board of Peace Trump, menempatkannya dalam konteks filosofi America First dan praktik kebijakan luar negeri administrasinya.
Akar Gagasan: America First dan Kritik atas Perang Tanpa Akhir
Gagasan Board of Peace tidak lahir dari ruang hampa. Ia berakar dalam dari dua pilar utama retorika Trump:
1. Doktrin America First: Filosofi ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri AS harus secara ketat melayani kepentingan nasionalnya terutama dalam hal keamanan dan ekonomi beban sekutu harus dikurangi, dan intervensi global yang idealistis harus dihindari. Board of Peace dibayangkan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang menguntungkan AS, mungkin melalui kesepakatan dagang atau pengurangan ancaman, alih-alih mengejar tujuan demokratisasi atau nation-building yang mahal.
2. Penolakan terhadap Forever Wars: Trump secara konsisten mengutuk keterlibatan militer AS yang berkepanjangan di Afghanistan, Irak, dan Suriah. Ia menjanjikan untuk membawa pulang pasukan AS dan menghentikan kebodohan perang. Board of Peace ditawarkan sebagai jalur alternatif: alih-alih mengirim tentara, Amerika akan mengirim negosiator dan mediator ulung dari lembaga khusus ini.
Dalam pidatonya, Trump sering membandingkannya dengan lembaga seperti Board of Directors perusahaan yang cerdik dalam bernegosiasi. Analogi ini mencerminkan pandangannya yang transaksional terhadap hubungan internasional diplomasi adalah sebuah deal-making, dan konflik adalah masalah yang perlu diselesaikan dengan kesepakatan yang menguntungkan.
Fungsi yang Dibayangkan: Lembaga Apa yang Diumpamakan?
Meski tidak pernah dirinci dalam dokumen resmi pemerintah, dari berbagai pernyataan Trump, Board of Peace digambarkan memiliki beberapa fungsi potensial:
Untuk memahami Board of Peace, kita harus melihatnya dalam konteks tindakan nyata pemerintahan Trump, diantaranya :
1. Perjanjian Doha dengan Taliban (2020): Ini adalah contoh paling konkret dari semangat Board of Peace. Trump memilih jalur negosiasi langsung dengan Taliban sebuah langkah kontroversial untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan. Proses ini bisa dilihat sebagai prototipe dari apa yang ingin dilakukan Board of Peace: mengakhiri keterlibatan militer melalui kesepakatan politik, meski mengabaikan pemerintah Afganistan sah.
2. Abraham Accords (2020): Normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan lainnya adalah prestasi diplomasi Trump yang dipuji. Proses ini, yang dimediasi oleh penasihat senior seperti Jared Kushner, mencerminkan model diplomasi personal dan transaksional yang mungkin ingin dilembagakan melalui Board of Peace.
Respons dan Kritik: Antara Dukungan dan Skeptisisme Mendalam
Dukungan datang terutama dari basis pendukung Trump yang lelah dengan perang dan menyambut baik fokus pada kepentingan domestik. Mereka melihatnya sebagai pendekatan pragmatis dan berani yang memutus tradisi intervensi. Namun, kritik dari para analis, akademisi, dan mantan pejabat militer jauh lebih dominan, antara lain :
Jika Trump Mencoba Melaksanakan Board of Peace, Akankah Berjalan Baik?
Jika Donald Trump berusaha menghidupkan gagasan ini, pelaksanaannya akan menghadapi tantangan besar yang membuat kemungkinan berjalan dengan baik sangat rendah dan akan menemui beberapa hambatan, diantaranya :
1. Hambatan Birokrasi dan Politik
Kongres yang Terbelah: Membentuk lembaga baru membutuhkan persetujuan dan pendanaan dari Kongres. Jika Trump menghadapi Kongres yang dikuasai oleh Partai Demokrat, atau bahkan anggota Partai Republik yang skeptis, proposal ini bisa mati di tingkat komisi.
Tumpang-Tindih dengan Birokrasi yang Ada: AS sudah memiliki Departemen Luar Negeri, Dewan Keamanan Nasional (NSC), Badan Pembangunan Internasional (USAID), dan institusi lain yang menangani diplomasi dan perdamaian. Board of Peace akan dianggap redundan dan menimbulkan persaingan kewenangan.
Minat yang Rendah: Dalam pemerintahan Trump pertama, ia kesulitan mengisi banyak posisi di Departemen Luar Negeri karena konflik internal dan kurangnya antusiasme dari kader diplomatik profesional. Board of Peace bisa menghadapi masalah serupa.
2. Hambatan Konseptual dan Operasional
Ketidakjelasan Mandat: Apa yang membedakannya dari mediator PBB, NGO seperti Carter Center, atau inisiatif diplomatik tradisional? Tanpa mandat yang jelas, efektivitasnya akan nol.
Pendekatan Transaksional vs. Kompleksitas Konflik: Gagasan membuat deal ala Trump mungkin cocok untuk kesepakatan dagang, tetapi tidak untuk konflik bersenjata yang berakar pada sejarah, etnis, dan agama (seperti Palestina-Israel atau perang sipil). Diplomasi perdamaian memerlukan kesabaran, konsistensi, dan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, bukan mentalitas deal-maker sekali jadi.
Potensi Konflik Kebijakan: Bagaimana jika kesepakatan yang diusung Board of Peace bertentangan dengan kebijakan resmi Departemen Pertahanan atau CIA? Ini akan menciptakan kekacauan dalam kebijakan luar negeri AS.
3. Hambatan Kredibilitas Internasional
Persepsi sebagai Alat Propaganda: Banyak negara akan melihat Board of Peace sebagai alat propaganda Trump untuk klaim membawa perdamaian dan memperkuat citranya, bukan sebagai mediator yang netral dan kredibel.
Kurangnya Kepercayaan: Pemerintahan Trump pertama dikenal tidak stabil dalam kebijakan luar negeri (misalnya, keluar-masuk perjanjian internasional secara tiba-tiba). Aktor global akan ragu untuk terlibat dalam proses damai yang bisa dibatalkan oleh satu tweet.
Kompetisi dengan Lembaga Mapan: Dunia sudah memiliki saluran mediasi melalui PBB, Qatar, Norwegia, dll. Board of Peace AS akan dipandang dengan skeptis, terutama oleh negara seperti Rusia dan China yang mencurigai motif AS.
Skenario yang Lebih Realistis (Alternatif yang Mungkin Terjadi)
Alih-alih membentuk lembaga baru, Trump lebih memungkinkan untuk melanjutkan model yang telah ia praktikkan, diantaranya :
Dalam hiruk-pikuk kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat, sebuah frasa mencuat dari pidato Donald Trump: Board of Peace atau Badan Perdamaian. Gagasan ini diusung sebagai solusi revolusioner untuk membebaskan Amerika dari belenggu perang tanpa akhir yang telah menghabiskan triliunan dolar dan ribuan nyawa tentaranya. Trump menggambarkannya sebagai lembaga bergengsi yang akan mengedepankan kecerdikan diplomasi menggantikan palu godam intervensi militer. Namun, apa sebenarnya substansi di balik usulan ini? Apakah ia sebuah blueprint kebijakan luar negeri yang matang, atau sekadar jargon politik yang dirancang untuk menarik pemilih yang lelah dengan perang?
Artikel ini akan mengupas secara mendalam latar belakang, tujuan, respons, dan realitas di balik gagasan Board of Peace Trump, menempatkannya dalam konteks filosofi America First dan praktik kebijakan luar negeri administrasinya.
Akar Gagasan: America First dan Kritik atas Perang Tanpa Akhir
Gagasan Board of Peace tidak lahir dari ruang hampa. Ia berakar dalam dari dua pilar utama retorika Trump:
1. Doktrin America First: Filosofi ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri AS harus secara ketat melayani kepentingan nasionalnya terutama dalam hal keamanan dan ekonomi beban sekutu harus dikurangi, dan intervensi global yang idealistis harus dihindari. Board of Peace dibayangkan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang menguntungkan AS, mungkin melalui kesepakatan dagang atau pengurangan ancaman, alih-alih mengejar tujuan demokratisasi atau nation-building yang mahal.
2. Penolakan terhadap Forever Wars: Trump secara konsisten mengutuk keterlibatan militer AS yang berkepanjangan di Afghanistan, Irak, dan Suriah. Ia menjanjikan untuk membawa pulang pasukan AS dan menghentikan kebodohan perang. Board of Peace ditawarkan sebagai jalur alternatif: alih-alih mengirim tentara, Amerika akan mengirim negosiator dan mediator ulung dari lembaga khusus ini.
Dalam pidatonya, Trump sering membandingkannya dengan lembaga seperti Board of Directors perusahaan yang cerdik dalam bernegosiasi. Analogi ini mencerminkan pandangannya yang transaksional terhadap hubungan internasional diplomasi adalah sebuah deal-making, dan konflik adalah masalah yang perlu diselesaikan dengan kesepakatan yang menguntungkan.
Fungsi yang Dibayangkan: Lembaga Apa yang Diumpamakan?
Meski tidak pernah dirinci dalam dokumen resmi pemerintah, dari berbagai pernyataan Trump, Board of Peace digambarkan memiliki beberapa fungsi potensial:
- Mediator Utama untuk Konflik Global: Lembaga ini akan menjadi ujung tombak diplomasi AS dalam menyelesaikan sengketa, mulai dari konflik di Timur Tengah hingga ketegangan dengan Korea Utara.
- Pengganti Keterlibatan Militer Langsung: Fungsinya adalah untuk mencegah eskalasi yang berujung pada intervensi militer AS. Lembaga ini diharap bisa mencapai melalui meja perundingan apa yang selama ini dicapai melalui kekuatan senjata.
- Instrument Kepentingan Nasional: Tujuannya bukan perdamaian universal, tetapi perdamaian yang sesuai dengan syarat AS mengamankan kepentingan keamanan, melindungi sekutu kunci (seperti Israel), dan mungkin membuka peluang ekonomi.
Untuk memahami Board of Peace, kita harus melihatnya dalam konteks tindakan nyata pemerintahan Trump, diantaranya :
1. Perjanjian Doha dengan Taliban (2020): Ini adalah contoh paling konkret dari semangat Board of Peace. Trump memilih jalur negosiasi langsung dengan Taliban sebuah langkah kontroversial untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan. Proses ini bisa dilihat sebagai prototipe dari apa yang ingin dilakukan Board of Peace: mengakhiri keterlibatan militer melalui kesepakatan politik, meski mengabaikan pemerintah Afganistan sah.
2. Abraham Accords (2020): Normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan lainnya adalah prestasi diplomasi Trump yang dipuji. Proses ini, yang dimediasi oleh penasihat senior seperti Jared Kushner, mencerminkan model diplomasi personal dan transaksional yang mungkin ingin dilembagakan melalui Board of Peace.
3. Kontradiksi yang Nyata: Namun, ada paradoks. Di saat yang sama membicarakan perdamaian, pemerintahan Trump juga:
- Meningkatkan tekanan militer dan sanksi maksimum terhadap Iran, yang nyaris berujung pada konflik terbuka
- Melanjutkan operasi militer di Somalia dan Suriah
- Memperbesar anggaran militer secara signifikan
- Mengirimkan paket bantuan senjata ke Israel
Respons dan Kritik: Antara Dukungan dan Skeptisisme Mendalam
Dukungan datang terutama dari basis pendukung Trump yang lelah dengan perang dan menyambut baik fokus pada kepentingan domestik. Mereka melihatnya sebagai pendekatan pragmatis dan berani yang memutus tradisi intervensi. Namun, kritik dari para analis, akademisi, dan mantan pejabat militer jauh lebih dominan, antara lain :
- Kekurangan Rincian yang Fatal: Gagasan ini tidak pernah memiliki detail operasional. Bagaimana struktur lembaganya? Siapa yang akan duduk di dalamnya? Apa mandat hukum dan anggarannya? Tanpa ini, ia tetap berupa slogan.
- Ketidakrealistisan dalam Diplomasi Kompleks: Banyak pakar meragukan efektivitas sebuah dewan dalam menyelesaikan konflik multidimensi seperti perang saudara Suriah atau persaingan dengan China. Diplomasi perdamaian sering membutuhkan pendekatan multilateral, kepercayaan jangka panjang, dan pemahaman mendalam tentang akar konflik bukan sekadar mentalitas deal-making.
- Penyederhanaan yang Berbahaya: Gagasan bahwa semua konflik bisa diselesaikan dengan negosiasi oleh sebuah dewan mengabaikan realitas aktor non-negara (seperti ISIS) yang tidak tertarik bernegosiasi, atau negara seperti Rusia yang melihat negosiasi sebagai alat untuk legitimasi, bukan penyelesaian.
- Alat Kampanye Politik: Banyak yang menilai Board of Peace murni sebagai alat retorika kampanye. Tujuannya adalah membedakan diri dari para pendahulu (terutama Obama dan Bush) yang terlibat perang, dan membangun citra Trump sebagai presiden pembawa perdamaian, terutama setelah ia beberapa kali dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian oleh simpatisannya.
Jika Donald Trump berusaha menghidupkan gagasan ini, pelaksanaannya akan menghadapi tantangan besar yang membuat kemungkinan berjalan dengan baik sangat rendah dan akan menemui beberapa hambatan, diantaranya :
1. Hambatan Birokrasi dan Politik
Kongres yang Terbelah: Membentuk lembaga baru membutuhkan persetujuan dan pendanaan dari Kongres. Jika Trump menghadapi Kongres yang dikuasai oleh Partai Demokrat, atau bahkan anggota Partai Republik yang skeptis, proposal ini bisa mati di tingkat komisi.
Tumpang-Tindih dengan Birokrasi yang Ada: AS sudah memiliki Departemen Luar Negeri, Dewan Keamanan Nasional (NSC), Badan Pembangunan Internasional (USAID), dan institusi lain yang menangani diplomasi dan perdamaian. Board of Peace akan dianggap redundan dan menimbulkan persaingan kewenangan.
Minat yang Rendah: Dalam pemerintahan Trump pertama, ia kesulitan mengisi banyak posisi di Departemen Luar Negeri karena konflik internal dan kurangnya antusiasme dari kader diplomatik profesional. Board of Peace bisa menghadapi masalah serupa.
2. Hambatan Konseptual dan Operasional
Ketidakjelasan Mandat: Apa yang membedakannya dari mediator PBB, NGO seperti Carter Center, atau inisiatif diplomatik tradisional? Tanpa mandat yang jelas, efektivitasnya akan nol.
Pendekatan Transaksional vs. Kompleksitas Konflik: Gagasan membuat deal ala Trump mungkin cocok untuk kesepakatan dagang, tetapi tidak untuk konflik bersenjata yang berakar pada sejarah, etnis, dan agama (seperti Palestina-Israel atau perang sipil). Diplomasi perdamaian memerlukan kesabaran, konsistensi, dan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, bukan mentalitas deal-maker sekali jadi.
Potensi Konflik Kebijakan: Bagaimana jika kesepakatan yang diusung Board of Peace bertentangan dengan kebijakan resmi Departemen Pertahanan atau CIA? Ini akan menciptakan kekacauan dalam kebijakan luar negeri AS.
3. Hambatan Kredibilitas Internasional
Persepsi sebagai Alat Propaganda: Banyak negara akan melihat Board of Peace sebagai alat propaganda Trump untuk klaim membawa perdamaian dan memperkuat citranya, bukan sebagai mediator yang netral dan kredibel.
Kurangnya Kepercayaan: Pemerintahan Trump pertama dikenal tidak stabil dalam kebijakan luar negeri (misalnya, keluar-masuk perjanjian internasional secara tiba-tiba). Aktor global akan ragu untuk terlibat dalam proses damai yang bisa dibatalkan oleh satu tweet.
Kompetisi dengan Lembaga Mapan: Dunia sudah memiliki saluran mediasi melalui PBB, Qatar, Norwegia, dll. Board of Peace AS akan dipandang dengan skeptis, terutama oleh negara seperti Rusia dan China yang mencurigai motif AS.
Skenario yang Lebih Realistis (Alternatif yang Mungkin Terjadi)
Alih-alih membentuk lembaga baru, Trump lebih memungkinkan untuk melanjutkan model yang telah ia praktikkan, diantaranya :
- Diplomasi Personal dan Kesepakatan Besar: Mengandalkan penasihat dekat (seperti Jared Kushner di masa lalu) untuk mengegor kesepakatan spektakuler seperti Abraham Accords. Ini adalah Board of Peace dalam bentuk mini, tanpa birokrasi.
- Menggunakan Lembaga yang Ada Secara Tidak Konvensional: Memakai Departemen Luar Negeri atau NSC untuk mengejar agenda perdamaian yang sangat transaksional dan terbatas, fokus pada konflik tertentu yang menguntungkan citra politiknya.
- Fokus pada Mengakhiri Perang dengan Penarikan Diri: Bentuk perdamaian versi Trump mungkin lebih berupa penarikan pasukan sepihak (seperti dari Afghanistan) daripada mediasi yang rumit. Ini tidak membutuhkan Board of Peace.
Kesimpulan: Peluang Berjalan dengan Baik Sangat Tipis
Kemungkinan Board of Peace tidak akan terlaksana dengan baik jika dipaksakan dibentuk, disebabkan karena beberapa hal, sebagai berikut :
Jika ingin melihat diplomasi perdamaian ala Trump, lebih baik amati aksi langsungnya dalam konflik panas (seperti upayanya mengklaim bisa menghentikan perang Rusia-Ukraina dengan cepat), bukan pembentukan lembaga baru yang rumit. Board of Peace kemungkinan besar akan tetap menjadi footnote dalam sejarah kampanye, bukan babak baru dalam diplomasi AS.
Kemungkinan Board of Peace tidak akan terlaksana dengan baik jika dipaksakan dibentuk, disebabkan karena beberapa hal, sebagai berikut :
- Secara teknis, ia akan terhambat oleh rintangan birokrasi dan politik di Washington
- Secara operasional, ia akan kekurangan kredibilitas, kejelasan, dan sumber daya untuk menyelesaikan konflik yang kompleks
- Secara politis, ia lebih mungkin menjadi alat pencitraan daripada instrumen kebijakan yang serius
Jika ingin melihat diplomasi perdamaian ala Trump, lebih baik amati aksi langsungnya dalam konflik panas (seperti upayanya mengklaim bisa menghentikan perang Rusia-Ukraina dengan cepat), bukan pembentukan lembaga baru yang rumit. Board of Peace kemungkinan besar akan tetap menjadi footnote dalam sejarah kampanye, bukan babak baru dalam diplomasi AS.