Kerajaan-Kerajaan di Indonesia yang Pernah Bekerja Sama dengan Belanda

Table of Contents

Sejarah penjajahan Belanda di Indonesia tidak hanya menceritakan peperangan antara bangsa asing dan kerajaan-kerajaan Nusantara. Di balik berbagai peristiwa perlawanan, terdapat pula perjanjian, hubungan dagang, aliansi militer, dan persaingan antarpenguasa lokal yang melibatkan Belanda.

 

Sebagian kerajaan bekerja sama dengan Belanda untuk memperoleh keuntungan perdagangan atau menghadapi musuh politik. Sebagian lainnya meminta bantuan Belanda dalam konflik perebutan takhta. Namun, kerja sama yang pada awalnya dianggap menguntungkan terkadang justru membuka jalan bagi campur tangan kolonial dalam urusan pemerintahan kerajaan.

Perlu diingat bahwa pada masa awal kedatangan Belanda, pihak yang paling sering menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Nusantara adalah VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), perusahaan dagang Belanda yang berdiri pada 1602. VOC memiliki kewenangan membuat perjanjian, membangun benteng, dan menjalankan peperangan. Karena itu, hubungan kerajaan-kerajaan Nusantara dengan VOC menjadi bagian penting dari sejarah kolonial Indonesia.

Berikut sejumlah kerajaan yang pernah menjalin kerja sama atau membuat perjanjian dengan Belanda, beserta konteks sejarahnya.

1. Kesultanan Ternate

Wilayah: Maluku Utara

Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan yang menjalin hubungan dengan Belanda sejak awal abad ke-17. Wilayah Maluku saat itu sangat penting karena menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih.

Pada 1605, VOC menjalin hubungan kerja sama dengan Ternate dalam persaingan melawan Portugis dan Spanyol. Kerja sama tersebut memberikan keuntungan bagi kedua pihak, tetapi juga membawa konsekuensi besar bagi perdagangan rempah-rempah. VOC berusaha memperoleh hak monopoli perdagangan cengkih di wilayah tersebut.

Pada 1652, Sultan Mandar Syah dari Ternate menandatangani perjanjian dengan VOC. Perjanjian ini memperlihatkan semakin kuatnya pengaruh Belanda dalam urusan perdagangan dan politik kesultanan. Sumber sejarah.

Kasus Ternate menunjukkan bahwa kerja sama dengan bangsa Eropa tidak selalu berarti penyerahan kekuasaan secara langsung sejak awal. Namun, ketika perdagangan dikuasai oleh pihak asing, kebebasan ekonomi dan politik kerajaan dapat semakin terbatas.

2. Kesultanan Banten

Wilayah: Banten, Jawa Barat

Kesultanan Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Nusantara. Pelabuhannya ramai dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah, termasuk bangsa Eropa.

Hubungan Banten dengan VOC mengalami pasang surut. Sultan Ageng Tirtayasa dikenal menentang upaya VOC memonopoli perdagangan dan memperluas pengaruhnya di Banten.

Namun, ketika terjadi konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji, VOC memanfaatkan keadaan tersebut. Sultan Haji menjalin kerja sama dengan VOC untuk menghadapi ayahnya dan mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa.

VOC kemudian menuntut berbagai keuntungan sebagai imbalan atas bantuannya. Akibatnya, kedudukan politik dan kebebasan perdagangan Banten semakin terdesak.

Peristiwa ini menjadi contoh bagaimana perselisihan internal kerajaan dapat dimanfaatkan oleh kekuatan kolonial untuk memperluas pengaruhnya. Sumber sejarah.

3. Kesultanan Mataram Islam

Wilayah: Jawa Tengah dan sebagian wilayah Jawa lainnya

Kesultanan Mataram Islam memiliki hubungan yang kompleks dengan VOC. Pada masa Sultan Agung, Mataram justru melakukan perlawanan besar terhadap VOC, termasuk melalui serangan ke Batavia pada 1628 dan 1629.

Namun, setelah Sultan Agung wafat, situasi politik Mataram berubah. Konflik internal dan perebutan kekuasaan membuat para penguasa berikutnya semakin sering berhubungan dengan VOC.

Pada masa Amangkurat II, Mataram menjalin kerja sama dengan VOC untuk menghadapi Trunajaya. Bantuan VOC berkontribusi terhadap keberhasilan mengalahkan Trunajaya, tetapi harus dibayar dengan berbagai konsesi dan semakin besarnya campur tangan VOC.

Hubungan tersebut menjadi salah satu tahap penting dalam melemahnya kemandirian politik Mataram.

Kasus Mataram memperlihatkan bahwa sebuah kerajaan yang sebelumnya berperang melawan Belanda dapat menjalin kerja sama dengannya ketika menghadapi ancaman politik dan militer di dalam negeri.

4. Kasunanan Surakarta

Wilayah: Surakarta, Jawa Tengah

Kasunanan Surakarta terbentuk melalui perubahan politik yang melibatkan VOC dan keluarga kerajaan Mataram.

Pada 13 Februari 1755, Perjanjian Giyanti membagi wilayah Mataram menjadi dua kekuasaan utama: Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwana III dan Kasultanan Yogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Hamengkubuwana I.

VOC memainkan peran penting dalam proses tersebut. Perjanjian itu tidak hanya menyelesaikan sebagian konflik perebutan kekuasaan, tetapi juga memperbesar pengaruh VOC terhadap politik kerajaan-kerajaan Jawa.

Para penguasa Surakarta kemudian menjalin hubungan politik dengan Belanda dalam kondisi yang membuat ruang gerak kerajaan semakin terbatas.

Karena itu, hubungan Kasunanan Surakarta dengan Belanda perlu dipahami sebagai hubungan politik yang berkembang di tengah tekanan kolonial, bukan sekadar persahabatan antara dua pihak. Sumber sejarah.

5. Kasultanan Yogyakarta

Wilayah: Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah

Kasultanan Yogyakarta berdiri setelah Perjanjian Giyanti pada 1755. Pangeran Mangkubumi memperoleh pengakuan sebagai penguasa wilayah kerajaan yang kemudian dikenal sebagai Ngayogyakarta Hadiningrat.

VOC terlibat dalam proses pembentukan kesultanan tersebut melalui perundingan dan perjanjian politik. Bagi Pangeran Mangkubumi, kesepakatan itu merupakan jalan untuk memperoleh pengakuan atas kekuasaannya di tengah konflik internal Mataram.

Namun, keterlibatan VOC juga menunjukkan bagaimana perusahaan dagang Belanda telah menjadi kekuatan yang mampu memengaruhi pergantian penguasa dan pembagian wilayah kerajaan.

Hubungan Yogyakarta dengan Belanda terus berubah pada masa berikutnya, termasuk ketika pemerintah kolonial Belanda menggantikan VOC yang dibubarkan pada 1799.

Sejarah Yogyakarta menjadi contoh bahwa pembentukan sebuah kerajaan baru dapat berkaitan erat dengan negosiasi politik dan kepentingan kolonial. Sumber sejarah.

6. Kesultanan Bone

Wilayah: Sulawesi Selatan

Kesultanan Bone merupakan salah satu kekuatan politik penting di Sulawesi Selatan. Hubungannya dengan VOC dipengaruhi oleh persaingan kekuasaan di antara kerajaan-kerajaan setempat, terutama dengan Gowa.

Setelah Perang Makassar berakhir pada 1669, posisi politik Gowa mengalami kemunduran, sedangkan Arung Palakka dari Bone memperoleh kedudukan penting dengan dukungan VOC.

Kerja sama antara Arung Palakka dan VOC berperan dalam perubahan keseimbangan kekuasaan di Sulawesi Selatan. Bagi Bone, hubungan tersebut memberikan peluang untuk memperkuat posisinya terhadap pesaing regional.

Namun, kemenangan politik yang diperoleh melalui bantuan VOC juga membawa konsekuensi bagi hubungan kekuasaan di kawasan tersebut. VOC semakin berpengaruh dalam urusan politik dan perdagangan Sulawesi Selatan.

Contoh Bone menunjukkan bahwa kerja sama dengan Belanda sering kali tidak dapat dipisahkan dari persaingan antarkerajaan Nusantara.

7. Kesultanan Tidore

Wilayah: Maluku Utara

Selain Ternate, Tidore juga memiliki sejarah hubungan diplomatik dan persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa.

Selama berabad-abad, Ternate dan Tidore terlibat dalam persaingan politik yang dipengaruhi oleh perdagangan rempah-rempah. Portugis, Spanyol, dan kemudian Belanda berusaha menjalin hubungan dengan penguasa setempat untuk memperkuat kedudukan masing-masing.

Dalam situasi tersebut, hubungan Tidore dengan Belanda berkembang mengikuti perubahan kepentingan politik dan perdagangan. Kesultanan Tidore terkadang menjalin hubungan dengan kekuatan Eropa untuk menghadapi pesaingnya, tetapi juga berupaya mempertahankan kedudukan politiknya sendiri.

Karena hubungan tersebut berubah dari waktu ke waktu, tidak tepat jika Tidore digambarkan sebagai kerajaan yang selalu berpihak kepada Belanda. Sejarahnya justru menunjukkan bagaimana kerajaan-kerajaan Maluku berusaha bertahan di tengah persaingan kekuatan asing.

8. Kesultanan Palembang

Wilayah: Sumatra Selatan

Kesultanan Palembang memiliki hubungan dengan VOC dan kemudian pemerintah kolonial Belanda karena posisi strategisnya dalam perdagangan, khususnya lada dan komoditas lainnya.

Hubungan tersebut berkembang melalui perdagangan, perjanjian, serta persaingan untuk menguasai sumber daya ekonomi. Belanda berusaha memperoleh keuntungan dari perdagangan Palembang, sementara penguasa setempat berupaya mempertahankan kekuasaan dan kepentingan ekonomi mereka.

Dalam perjalanan sejarahnya, hubungan Palembang dengan Belanda tidak selalu berjalan mulus. Ketegangan mengenai perdagangan, kekuasaan, dan campur tangan kolonial berulang kali memengaruhi hubungan kedua pihak.

Pada abad ke-19, Belanda semakin memperluas kekuasaannya di Sumatra Selatan. Pada 1823, Kesultanan Palembang dihapuskan oleh pemerintah kolonial setelah konflik dengan Belanda.

Perjalanan Palembang memperlihatkan bahwa hubungan perdagangan dan politik yang berlangsung lama tidak menjamin sebuah kerajaan dapat mempertahankan kedaulatannya.

9. Kesultanan Cirebon

Wilayah: Cirebon, Jawa Barat

Cirebon merupakan pusat perdagangan dan pemerintahan penting di pesisir utara Jawa. Dalam perkembangannya, wilayah ini mengalami perubahan politik dan terbagi ke dalam beberapa lingkungan kekuasaan keraton.

Hubungan penguasa Cirebon dengan VOC berkembang melalui perjanjian dan keterlibatan Belanda dalam urusan politik setempat. Perpecahan kekuasaan serta persaingan di antara elite kerajaan memberi peluang kepada VOC untuk memperluas pengaruhnya.

Seperti yang terjadi di sejumlah kerajaan lain, hubungan tersebut tidak selalu dapat dipahami sebagai kerja sama yang setara. Seiring bertambahnya kekuatan kolonial, kebebasan para penguasa lokal semakin terbatas.

Cirebon menjadi salah satu contoh bagaimana kerajaan pesisir yang dahulu berperan penting dalam perdagangan Nusantara menghadapi perubahan besar ketika VOC memperluas kendalinya.

Kerja Sama Tidak Selalu Berarti Berpihak kepada Penjajah

Dari berbagai contoh tersebut, terlihat bahwa hubungan kerajaan-kerajaan Nusantara dengan Belanda memiliki latar belakang yang beragam.

Ada kerajaan yang menjalin kerja sama untuk menghadapi musuh, ada yang mencari keuntungan perdagangan, dan ada pula yang membuat perjanjian untuk menyelesaikan konflik internal. Dalam sejumlah kasus, hubungan tersebut akhirnya memberi Belanda kesempatan untuk mencampuri urusan pemerintahan dan memperluas kekuasaannya.

Karena itu, sejarah kerja sama kerajaan dengan Belanda sebaiknya tidak dinilai secara hitam-putih. Tidak setiap perjanjian berarti pengkhianatan, dan tidak semua kerajaan memiliki kebebasan yang sama ketika mengambil keputusan. Kita perlu mempertimbangkan situasi politik, ancaman militer, kepentingan ekonomi, dan kondisi zaman ketika perjanjian dibuat.

Pelajaran pentingnya adalah bahwa perpecahan internal dapat dimanfaatkan oleh kekuatan luar untuk memperbesar pengaruhnya. Dengan mempelajari sejarah tersebut, kita dapat memahami betapa pentingnya persatuan, kemandirian politik, dan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan masyarakat luas.

Catatan sejarah

Daftar ini memuat kerajaan-kerajaan yang memiliki hubungan atau kerja sama dengan Belanda dalam periode dan keadaan yang berbeda. Daftar tersebut bukan berarti semua kerajaan selalu mendukung kolonialisme. Sebagai sumber penelusuran lebih lanjut, arsip perjanjian VOC yang dihimpun dalam Corpus Diplomaticum di Arsip Nasional Republik Indonesia dapat membantu memeriksa nama penguasa, tanggal, dan isi perjanjian secara lebih terperinci.